Rabu, 20 April 2011

Birokrasi dan Regulasi Masih Hambat Pembangunan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Foto Abror Rizki
Bogor: Birokrasi dan beberapa regulasi sebagai dua dari lima faktor yang selama ini menghambat jalannya pembangunan.


“Pemerintah pusat, utamanya birokrasi, sering lambat dan bahkan tidak sejalan dengan sebuah rencana,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Raker P3EI) di Istana Bogor, Senin, 21 Februari pagi.


Presiden memberi contoh, misalnya sebuah rencana A yang diputuskan dalam sidang kabinet dan dimengerti oleh menteri. Namun ketika mengalir ke kementerian bersangkutan, berhenti tanpa berita karena didiskusikan kembali oleh eselon I atau II.


“Ini salah besar. Boleh diargumenkan, birokrasi, kalau itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang lainnya, bukan karena ‘ah saya tidak mau begitu maunya begini’,” kata Presiden.
Penyakit kedua, pemerintah daerah sering karena ada kepentingan sendiri tidak memperlancar dan cenderung menghambat.


“Kalau ada alasan yang masuk akal, ya boleh, tapi kalau pokoknya tidak, padahal itu investasi, menciptakan lapangan pekerjaan alias mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi lokal, dan ini dan itu tapi berhenti di situ. Saya ingin tidak terjadi lagi,” Presiden menegaskan.


Hambatan ketiga, ketika investor ingkar janji atau gagal memenuhi komitmen dan rencananya.


“Ada jalan tol, ada ini-itu, ada perkebunan, tidak bergerak saja sudah diberikan haknya, tidak dijalankan, terkunci, rakyat tidak dapat apa-apa, daerah juga tidak dapat apa-apa, rencana meleset,” Presiden menuturkan.
“Keempat, sudah tahu ada regulasi yang menghambat dan bisa kita perbaiki tetapi tidak segera kita perbaiki,” ujar Presiden.
Penyakit terakhir, sering terjadi proses politik yang tidak sehat.




“Mari kita dengan jernih, demokrasi harus membawa amanah, politik kita harus menjadi solusi, dan tidak boleh politik diabdikan untuk kepentingan-kepentingan sempit yang mengunci segalanya karena yang kasihan, yang tidak dapat apa-apa adalah rakyat,” Presiden menutup penjelasan 5 hambatannya. (presidensbyinfo/dik)

Senin, 18 April 2011

PARTAI DEMOKRAT

Image by Cool Text: Free Logos and Buttons - Create An Image Just Like This

DIDIRIKAN:
Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakfl Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama- nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

PENGESAHAN PARTAI DEMOKRAT:
Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.

VISI PARTAI:
PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

MISI PARTAI:
1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan.

2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lebaga perwakilan dan permusyawaratan.

ALAMAT:
DPP Partai Demokrat
Jl. Pemuda No. 712 Jakarta Timur 13220,
Telp. 62 21 4755146 Fax. 62 21 4757957
News Demokrat
Jl. Raya Bogor Km.21/17 Jakarta Timur 13830
Telp. 62 21 87790998 Fax. 62 21 87781084 E-mail : news-pd@demokrat.or.id

SITUS WEB:
http://www.demokrat.or.id

Pengurus DPP Partai Demokrat 2010 – 2015:


1.Ketua Umum:Anas Urbaningrum
2.Wakil Ketua Umum I:Jhonny Allen Marbun
3.Wakil Ketua Umum II:Max Sopacua
4.Sekretaris Jenderal :Edhie Baskoro Yudhoyono
5.Wasekjen I :Angelina Sondakh
6.Wasekjen II:Saan Mustofa
7.Wasekjen III:Syofwatillah Mohzaib
8.Wasekjen IV:Ramadhan Pohan
9.Bendaraha Umum:Muhammad Nazaruddin
10.Wakil Bendahara Umum I:Handojo S. Muljadi
11.Wakil Bendahara Umum II:Mirwan Amir
12.Wakil Bendaraha Umum III:Sartono Hutomo
13.Wakil Bendaraha Umum IV:Siswanto
14.Direktur Eksekutif :Toto Riyanto
Wakil Direktur Eksekutif :Fadjar Sampoerno
Wakil Direktur Eksekutif :Muhammad Rahmad
Wakil Direktur Eksekutif :Bambang Susanto
Wakil Direktur Eksekutif :Alam A. Yassin
Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum
15.Ketua :Denny Kailimang
16.Sekretaris:Harry Witjaksono
Divisi Pembinaan Anggota
17.Ketua :Yosef Tahir Ma’ruf
18.Sekretaris :Roy Suryo
Divisi Pembinaan Organisasi
19.Ketua:Igantius Mulyono
20.Sekretaris:Sudewo
Divisi Program Pro Rakyat
21.Ketua:Dr. Indrawati Sukadis
22.Sekretaris:Tri Yulianto
Divisi Tanggap Darurat
23.Ketua:Umar Arsal
24.Sekretaris:H. Pelly Yusuf
Divisi Program Usaha dan Dana
25.Ketua:Irsan Noor
26.Sekretaris:Albert Yaputra
Divisi Program Logistik
27.Ketua:Jusuf Gunawan
28.Sekretaris:Maimara Tando
Divisi Pendidikan dan Pelatihan
29.Ketua:Gondo Radityo Gambiro
30.Sekretaris:Agustinus Tamo Mbapa
Divisi Komunikasi Publik
31.Ketua:Andi Nurpati
32.Sekretaris:Hinca IP Panjaitan
Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri dan LSM
33.Ketua:Mulyadi
34.Sekretaris:Iwan Djalal
Komisi Pemenangan Pemilu
35.Ketua:Ir. Agus Hermanto, MM.
36.Sekretaris:Nurcahyo AnggoroJati
Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan
37.Ketua:Ulil Abshar Abdallah
38.Sekretaris:Khatibul Umam Wiranu
Departemen Politik dan Keamanan
39.Ketua:Cornel Simbolon
40.Sekretaris:M. Fakhrudin
Departemen Perekonomian
41.Ketua:Sutan Bhatoegana
42.Sekretaris:Andi Rahmat
Departemen Kesejahteraan Rakyat
43.Ketua:Mohammad Jafar Hafsah
44.Sekretaris:Fariani Sugiharto, B.Sc, MBA
Departemen Dalam Negeri
45.Ketua:Djufri
46.Sekretaris:Nanang Samoedra
Departemen Luar Negeri
47.Ketua:Nurhayati Ali Assegaf
48.Sekretaris:Theo Waimuri
Departemen Keuangan
49.Ketua:Ikhsan Modjo
50.Sekretaris:Vera Febyanthy
Departemen Pertahanan
51.Ketua:Syamsul Mapparepa
52.Sekretaris:Milton Pakpahan
Departemen Hukum dan Perundang-undangan
53.Ketua:Dasrul Djabar
54.Sekretaris:Daday Hudaya
Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM
55.Ketua:Asmar Omar Saleh
56.Sekretaris:Rachlan Nasidik
Departemen Penegakan Hukum
57.Ketua:Dr. Benny Kabur Harman
58.Sekretaris:Ma’mun Murod Al-Barbasy, M.Si
Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum
59.Ketua:Didi Irawadi Syamsudin,SH.,LLM
60.Sekretaris:Carel Ticualu, SE., SH
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
61.Ketua:T. Riefky Harsya
62.Sekretaris:Ir. H. Asfihani
Departemen Perindustrian
63.Ketua:Nova Iriansyah
64.Sekretaris:Muhammad Azhari
Departemen Perdagangan
65.Ketua:Pasha Ismaya Sukardi
66.Sekretaris:Herlas Juniar
Departemen Pertanian
67.Ketua:Herman Khaeron
68.Sekretaris:Amal Al Ghazali
Departemen Kehutanan
69.Ketua:Rahmad Hasibuan
70.Sekretaris:Khairuddin Gustam
Departemen Perhubungan
71.Ketua:Michael Wattimena
72.Sekretaris:Achmad Syafii
Departemen Kelautan dan Perikanan
73.Ketua:Reza Ali
74.Sekretaris:JafarNainggolan
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
75.KetuaMuhammad Nasir
76.SekretasirZulmiar Yanri
Departemen Pekerjaan Umum
77.Ketua:CP Samiadji Massaid
78.Sekretaris:Ir. H. Bahrum Daido
Departemen Kependudukan dan Statistik
79.Ketua:Ir. H. Roestanto Wahidi D. MM.
80.Sekretaris:Iti Octavia Jayabaya, SE, MM
Departemen Penanaman Modal dan Investasi
81.Ketua:Ir. Djoko Udjianto
82.Sekretaris:Anny Pane, SH, M.Kn
Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
83.Ketua:Didik Mukrianto, SH
84.Sekretaris:Ir. HR. Muchlis YS, MM
Departemen Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
85.Ketua:Windy Winanty
86.SekretarisAnton S. Surrato
Departemen Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran
87.Ketua:Hasan H. Doa
88.Sekretaris:Ian Zulfikar
Departemen Pemberantasan AIDS dan Narkoba
89.Ketua:DRA Lucya Kurniasari
90.Sekretaris:Ida Ria Simamora
Departemen Pemberantasan Terorisme
91.Ketua:Ratyono, M.Sc
92.Sekretaris:Hans Silalahi
Departemen Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Kekerasan dalam RumahTangga
93.Ketua:GRAY Koes Moertiyah
94.Sekretaris:Dra. R. Ay Ida Riyanti
Departemen Kesehatan
95.Ketua:dr. Dian A Syahroza
96.Sekretaris:dr. Nova Riyanti Yusuf
Departemen Pendidikan Nasional
97.Ketua:Jeffri Riwu Kore
98.Sekretaris:Juhaini Alie
Departemen Sosial
99.Ketua:Ratu Siti Romlah
100.Sekretaris:Mulyano
Departemen Agama
101.Ketua:Muhammad Hidayat
102.Sekretaris:Nurul Iman Mustofa
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
103.Ketua:Putu Supadma Rudana
104.Sekretaris:Theresia EE Pardede
Departemen Komunikasi dan Informatika
105.Ketua:Ruhut Poltak Sitompul
106.Sekretaris:Nurul Qomar
Departemen Riset dan Teknologi
107.Ketua:Putu Suasta
108.Sekretaris:Ali Yacob
Departemen Koperasi dan UKM
109.Ketua:I Wayan Sugiana
110.Sekretaris:H. Paiman
Departemen Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim
111.Ketua:Dirgahayu Agus Purnomo
112.Sekretaris:Fardan Fauzan, BA, M.Sc
Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
113.Ketua:Ir. Hj. A.P. A Timo Pangerang
114.Sekretaris:Bertha Herawati
Departemen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
115.Ketua:Salim Mengga
116.Sekretaris:Agung Budi Santoso
Departemen Pembangunan Daerah Tertinggal
117.Ketua:Ir. Lim Sui Khiang, MH
118.Sekretaris:Ir. H. Atte Sugandi, MM
Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional
119.Ketua:Kastorius Sinaga
120.Sekretaris:Heriyanto
Departemen Badan Usaha Milik Negara
121.Ketua:Hartanto Edhie Wibowo
122.Sekretaris:Sonny Waplau
Departemen Perumahan Rakyat
123.Ketua:Samuel Purba
124.Sekretaris:Panangian Simanungkalit
Departemen Pemuda dan Olahraga
125.Ketua:Gede Pasek Suardika
126.Sekretaris:Munadi Herlambang
Departemen Perbankan
127.Ketua:I Wayan Gunastra
128.Sekretaris:Achsanul Qosasi
Departemen PertanahanTerbitkan Entri
129.Ketua:Sutjipto, SH, M.Kn
130.Sekretaris :A Herman Ibrahim, SH