Dukung Pelajaran Anti Korupsi & Budi Pekerti:

Angelina Sondakh

ANGGOTA Komisi X Partai Demokrat Angelina Sondakh dan Wakil   Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Sutan Bathoegana mendukung masuknya mata pelajaran `antikorupsi` pada kurikulum sekolah mulai 2011. Keduanya  secara khusus menekankan perlu  penambahan pelajaran budi pekerti.

“Saya kira kita semua harus mendukung rencana Menteri Pendidikan Nasional  untuk hal itu,”  kata Sutan Batoeganan, seperti dikutip dari  ANTARA, Selasa.

Kalau perlu, kata Sutan Bathoegana, juga dibarengi dengan mata pelajaran budi pekerti.

“Ini penting, agar nanti kita dapat menghasilkan anak-anak Bangsa Indonesia yang antikorupsi, sekaligus mempunyai budi pekerti yang baik serta bertingkah laku sesuai dengan etika, akhlak, dan moral budaya bangsa kita,” katanya.

Secara terpisah Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh meminta hal ini digencarkan dan disosialisasikan secara besar-besaran termasuk melalui media massa.

“Seperti Pak Sutan, saya setuju ditambah dengan pendidikan budi pekerti. Malah, budi pekerti inilah sesungguhnya dasar utamanya,” kata mantan Putri Indonesia tersebut.

Dalam kaitan ini, Angelina Sondakh menganggap sangat mendesak pendidikan dan pengajaran berkaitan dengan peningkatan disiplin di segala bidang.

“Ini memang bagiannya budi pekerti `kan. Jadi, kita bentuk generasi baru yang lebih dan semakin berdisiplin, apakah itu disiplin berlalu lintas, menghargai ketepatan waktu dan menepati janji, membangun tenggang rasa termasuk budaya antre, belajar hidup dalam keberagaman dll,” ungkapnya.

Angelina Sondakh menambahkan, model pramuka dan aktivitas `outbond` merupakan alternatif pendidikan terbaik untuk pembentukan budi pekerti luhur serta karakter bangsa.

“Juga yang tak kalah pentingnya menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, patriotisme dan spirit kebangsaan melalui berbagai modal pendidikan yang memasukkan unsur-unsur kearifan lokal, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, wisata pelajar ke kawasan perbatasan atau pulau terluar, menikmati alam indah ciptaan Tuhan dan seterusnya,” urainya.

Jika semua ini dikemas dengan menarik, menurut Angelina Sondakh, akan mampu membentuk sikap mental anak bangsa Indonesia yang dapat diandalkan, dan tentunya anti korupsi, mencintai rakyat serta sigap membela kepentingan bangsanya.***

Gubernur Termuda Pimpin Demokrat NTB:

http://www.demokrat.or.id/2011/04/gubernur-termuda-pimpin-demokrat-ntb/

Gubernur NTB, Gubernur termuda di Indonesia, Muhammad Zainul Majdi (38 Tahun) terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) NTB 2011-2015. Zainul terpilih secara aklamasi dalam Musda II PD NTB yang berlangsung di Grand Legi Hotel, Mataram, Lombok, Minggu, 3 April 2011, sore.

Zainul Majdi dan Abdul Halik Iskandar. (Foto: Bobby Triadi)

Sepuluh suara pimpinan pengurus cabang dan masing-masing satu suara pengurus provinsi dan pengurus pusat, sepakat bulat-bulat memilih Tuan Guru Bajang, sapaan Zainul. Tak ada pemungutan suara, Musda hanya berlangsung tak lebih dari 45 menit sejak Wakil Ketua Umum DPP-PD, Jhonny Allen Marbun membuka sidang.

Terpilihnya Zainul yang tadinya kader Partai Bulan Bintang ini, ditandai pemasangan jaket PD berwarna biru dan penyerahan bendera partai oleh Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Jhonny Allen Marbun, yang setelahnya langsung menutup Musda. Penyerahan disaksikan Anggota Dewan Pembina PD, Ahmad Mubarok.

Saat Zainul terpilih, Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum dan Sekjen DPP PD, Edhie Baskoro Yudhoyono sedang dalam perjalanan menuju Pancor, Lombok Timur, bertemu Ibunda Zainul, Siti Rauhun, seusai membuka Musda.

Usai terpilih, Zainul Majdi mengatakan, sebagai pendatang baru agenda pertama dirinya adalah konsolidasi internal partai.

‘’Kepentingan saya adalah visi di Demokrat itu adalah nasionalis religius. Ini bagi NTB dan Indonesia kedepan akan sangat bagus. Selain itu, saya mengapresiasi politik santun. Itu hal yang paling mendasar,’’ ujarnya terkait mengapa ia meninggalkan PBB dan merapat ke Demokrat.

Zainul mengaku tertarik bergabung dengan Partai Demokrat karena merasa partai itu mengemban visi nasional dan religius. “Saya pikir itu bagus bagi NTB dan Indonesia ke depan, karena akan ada prilaku politik yang religius dan santun. Saya apresiasi kepada teman-teman pengurus Partai Demokrat yang secara kompak memilih saya, dan itu meyakinkan saya untuk berkiprah,” ujarnya.

Zainul akan berjuang semaksimal mungkin untuk menjadikan Partai Demokrat di NTB yang lebih fungsional atau lebih nyata kemanfaatannya untuk masyarakat.

“Kepada Ketua Umum Partai Demokrat, saya memberikan apresiasi yang sangat besar yang telah menjadikan Partai Demokrat menjadi partai yang terbuka, partai yang ingin menghimpun seluruh potensi Indonesia, untuk itu saya menyambut baik,” ujarnya.

Dalam penyusunan formatur kepengurusan, Zainul akan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dan berikhtiar untuk memperluas basis kader Partai Demokrat sehingga lebih besar kiprahnya di NTB.

Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) M. Syamsul Komar, di Mataram, mengatakan, orang diluar partai pun boleh ikut serta dalam pertarungan memperebutkan kursi PD I NTB.

“Kami buka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk bertarung dalam Musda Partai Demokrat. Siapa saja yang ingin bergabung dan memimpin Demokrat NTB, silahkan. Sekali lagi, kami tegaskan bahwa Partai Demokrat bukan partai transaksional (transaksi uang atau benda berharga lainnya), melainkan partai demokratis sehingga terbuka ruang seluas-luasnya kepada publik yang ingin bergabung atau hendak menjadi pengurus utama,” ujar Syamsul.

Hal senada juga disampaikan Abdul Halik Iskandar alias Mamiq, mantan Ketua DPD-PD sebelumnya. “Kami terima siapa pun yang hendak bergabung dengan Partai Demokrat,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP-PD, Anas Urbaningrum dalam pidato pembukanya berpesan agar siapa pun yang akan terpilih memimpin Partai Demokrat di NTB harus mampu membirukan NTB pada pemilu 2014 mendatang.

“Siapa pun yang bakal memimpin, ia harus mampu mengembangkan dan melebarkan sayap Partai Demokrat di NTB. Siapa pun yang terpilih, ia harus mampu membirukan NTB pada pemilu 2014,” seru Anas.

Zainul dilantik sebagai Gubernur NTB 2008-2013, 17 September 2008. Bersama pasangannya Badrul Munir, ia diusung PBB dan PKS. Sebelum dilantik sebagai Gubernur, sejak 2004, Zainul lulusan program doktoral Universitas Al Azhar, Mesir, adalah Anggota Komisi X DPR RI mewakili PBB dari Daerah Pemilihan NTB.

TGH M. Zainul Majdi atau yang dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB) itu juga merupakan Pemimpin Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Wathan (NW), organisasi Islam terbesar di NTB, yang lahir di Pancor, Lombok Timur, NTB, 31 Mei 1972. Gubernur termuda di Indonesia yang baru berusia 38 tahun itu merupakan doktor ilmu tafsir Al-Quran Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir.

Hadir dalam acara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Eddhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Toto Riyanto, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok, serta pengurus DPP Partai Demokrat Lainnya. Bobby Triadi/PD

Membangun Tradisi Apresiasi:

Ada hal menarik yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat memberikan orasi budaya pada malam penghargaan Man of The Year 2010 yang digelar Website Rakyat Merdeka On Line (RMOL) di Jakarta Media Centre, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, akhir Januari 2011.

Saat itu, Anas yang memenangkan kategori The Guard of Integritymenyatakan, penghargaan yang diberikan RMOL merupakan apresiasi membangun budaya bangsa. Apresiasi dalam konteks kebudayaan dan peradaban adalah hal penting karena berbasis pada rasa hormat dan menghargai prestasi.

Lebih jauh Anas menyatakan, budaya apreasiasi di kalangan bangsa Indonesia masih sangat kurang. Padahal apresiasi bisa membangun energi kultural bagi sebuah bangsa hingga menumbuhkembangkan prestasi di berbagai bidang kehidupan.

Jika menyimak prestasi pemerintahan di bawah kendali Presiden Doktor Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bangsa besar ini sesungguhnya memang perlu membangun tradisi apresiasi. Membangun kebudayaan untuk memberikan penghargaan dan salut bagi sebuah prestasi.

Dunia nyata-nyata memberikan pengakuan bahwa Presiden SBY mampu membawa Indonesia menjadi satu kekuatan ekonomi baru. Bahkan berbagai lembaga riset terkemuka memperkirakan Indonesia segera menjadi macan ekonomi dunia baru. Wold Economic Forum menaikkan peringkat daya saing Indonesia untuk tahun 2010-2011 menjadi 44 dari peringkat 54 pada periode sebelumnya.

The Economist edisi Desember 2010 juga menyatakan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru, new emerging economy. Tidak heran bila Majalah politik Foreign Policy memprediksi Indonesia segera menjadi superpower demokrasi dunia (World’s Democratic Superpower) hanya dalam beberapa tahun ke depan.

Dari sisi penegakan hukum dan keamanan, Indonesia juga memperoleh pengakuan dunia. Hampir seluruh negara yang menjadi anggota PBB mengakui kesuksesan Indonesia memberantas terorisme yang menjadi musuh peradaban dan berusaha sungguh-sungguh memberantas korupsi. Di masa kepemimpinan SBY-lah para gembong teroris tumbang satu demi satu. Mulai dari Dr Azhari hingga Noordin M Top. Mundur jauh ke belakang, kinerja positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harum itu pun sesungguhnya mulai bekerja ketika SBY menjadi presiden.

Komitmen menegakkan demokrasi jangan ditanya. SBY jelas presiden yang tak sedikit pun berusaha memasung kebebasan berekspresi, berbicara, dan berserikat. Bahkan lantaran ketegasannya menghormati demokrasi itu ia kerap dianggap “tidak tegas”.

Sebaliknya, Pemerintahan SBY pun tidak pernah berusaha membantah bahwa bangsa ini sesungguhnya masih harus bekerja keras. Pemerintahan SBY pun mengakui pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih 6 persen per tahun belum dinikmati secara merata.

Paparan sangat ringkas di atas sekadar menunjukkan betapa banyak kerja dan prestasi yang dihasilkan, tetapi betapa minim penghargaan yang diperoleh. Lihatlah, pemberitaan berbagai media massa yang nyaris tak pernah memuji peningkatan pertumbuhan ekonomi tetapi asik membahas belum meratanya kesejahteraan. Lihatlah pemberitaan yang sibuk mengejek data masyarakat miskin dan hampir miskin yang dilansir Badan Pusat Statistik sebagai sebuah kebohongan dan cara pemerintah menutupi kemiskinan. Seolah “hampir” dan “masih” adalah kata atau diksi yang sama.

Anas Urbaningrum mengatakan, sebuah bangsa membutuhkan rasa saling percaya jika ingin membangun. Tidak pernah ada sebuah sistem yang mampu membangun peradaban tanpa rasa percaya. Bahkan ikatan persaudaraan yang penting bagi sebuah bangsa pasti berantakan tanpa adanya rasa percaya.

Kalimat bijak itu sesungguhnya bisa dimaknai agar bangsa ini percaya bahwa para pemimpin sedang bersungguh- sungguh meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalimat di atas juga mestinya mampu membangun optimisme bahwa bangsa ini bergerak kian maju dari hari ke hari.

Membangun tradisi apresiasi adalah sebuah keharusan. Sebuah syarat utama agar bangsa besar ini makin ber- prestasi. (didik l. pambudi/PD)