Kalimat keras dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Orang pertama Republik ini menyatakan, birokrasi dan beberapa regulasi adalah dua dari lima faktor yang selama ini menghambat jalannya pembangunan.
“Pemerintah pusat, utamanya birokrasi, sering lambat dan bahkan tidak sejalan dengan sebuah rencana,” ujar Presiden SBY saat memberi sambutan dalam pembukaan Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Raker P3EI) di Istana Bogor, Senin 21 Februari pagi, bulan lalu.Presiden memberi contoh, misalnya sebuah rencana A yang diputuskan dalam sidang kabinet dan dimengerti oleh menteri. Namun ketika mengalir ke kementerian bersangkutan, berhenti tanpa berita karena didiskusikan kembali oleh eselon I atau II.“Ini salah besar. Boleh diargumenkan, birokrasi, kalau itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang lainnya, bukan karena ‘ah saya tidak mau begitu maunya begini’,” kata Presiden SBY menegaskan bahwa ia mengetahui adanya oknum-oknum yang tidak mau menjalankan kebijakan Pemerintah Pusat.Presiden SBY kemudian menjelaskan, penyakit kedua yang menghambat pembangunan adalah pemerintah daerah sering karena ada kepentingan sendiri tidak memperlancar dan cenderung menghambat.
“Kalau ada alasan yang masuk akal, ya boleh, tapi kalau ‘pokoknya tidak’ padahal itu investasi, menciptakan lapangan pekerjaan alias mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi lokal, dan ini dan itu tapi berhenti di situ. Saya ingin tidak terjadi lagi,” Presiden SBY menegaskan.Hambatan ketiga adalah ketika investor yang dipercaya mengelola proyek tertentu ternyata ingkar janji atau gagal memenuhi komitmen dan rencananya.“Ada jalan tol, ada ini-itu, ada perkebunan, tidak bergerak saja sudah diberikan haknya, tidak dijalankan, terkunci, rakyat tidak dapat apa-apa, daerah juga tidak dapat apa-apa, rencana meleset,” Presiden menuturkan kenyataan yang terjadi.
“Keempat, sudah tahu ada regulasi yang menghambat dan bisa kita perbaiki tetapi tidak segera kita perbaiki,” ujar Presiden SBY.Penyakit terakhir, sering terjadi proses politik yang tidak sehat.“Mari kita dengan jernih, demokrasi harus membawa amanah, politik kita harus menjadi solusi, dan tidak boleh politik diabdikan untuk kepentingan-kepentingan sempit yang mengunci segalanya karena yang kasihan, yang tidak dapat apa-apa adalah rakyat,” kata Presiden sebelum menutup penjelasan lima hambatan pada pembangunan nasional.Lima InstruksiPresiden SBY juga mengeluarkan lima instruksi pada saat membuka Raker di Istana Bogor. Pertama, Presiden SBY menginstruksikan peserta rapat kerja agar jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan hal yang sangat penting bagi rakyat.
“Marilah kita sungguh sukseskan niat kita untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi di Indonesia ini di tahun-tahun mendatang. Raker ini sangat penting dan luhur bagi rakyat sehingga jangan disia-siakan,” kata Presiden SBY.Instruksi kedua, agar semua pihak bersabar karena ada sebagian proyek yang merupakan mega proyek dan berjangka menengah dan panjang.“Jadi jangan berharap dapat kita panen dalam jangka waktu setahun, dua tahun, atau tiga tahun. Mungkin ada yang sudah panen dalam waktu 5 tahun, termasuk quick wins, tetapi ada juga yang panennya 5, 10, 15 tahun mendatang. Oleh karena itu, meskipun bukan era kita panen atau manfaatnya itu dirasakan, tapi semuanya mesti dimulai dari sekarang,” Presiden mengingatkan para hadirin.
Hal ketiga yang menjadi instruksi Presiden terkait dengan mungkin adanya perubahan dalam master plan.“Itu tidak apa-apa, ya memang harus begitu, updating, revisi, penyempurnaan, asalkan semua itu tetap mengarah pada keberhasilan pembangunan ekonomi yang kita jalankan,” ujar Presiden SBY. “Keempat, pemerintah daerah harus sungguh aktif untuk memastikan bahwa proyek-proyek investasi, khususnya pembangunan infrastruktur, harus bisa menghasilkan lapangan kerja yang besar, atau sebanyak mungkin, dan utamakan penggunaan tenaga kerja lokal,” Presiden SBY berpesan.Instruksi kelima, pemerintah pusat sadar daerah memiliki prioritas dan urgensi sendiri, namun Presiden meminta agar tidak dipertentangkan.“Pastikan pembangunan ekonomi daerah itu dapat diintegrasikan dan disinergikan dengan yang kita laksanakan secara nasional ini,” Presiden menjelaskan.
Menurut Kepala Negara, hal ini karena rencana nasional sebagian besar tidak menggunakan dana APBN, sehingga tak akan mengganggu APBN dan APBD.Tiga Prioritas Pemerintah.Setelah digelar selama dua hari, Rapat Kerja P3EI akhirnya ditutup Presiden SBY. Hasil rapat kerja tersebut mengagendakan tiga prioritas utama yang harus dijalankan pemerintah dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Demikianlah arahan Presiden SBY saat menutup Rapat Kerja P3EI di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 22 Februari 2011 sore.“Prioritas pertama, surplus beras dalam 5-10 tahun mendatang. Sasarannya adalah surplus beras, tidak cukup hanya swasembada, tapi betul-betul jadi surplus beras. Ini harus terwujud dalam waktu 5-10 tahun,” kata Presiden SBY.Prioritas kedua terkait lapangan kerja, yaitu percepatan pengurangan pengangguran.
“Kita percepat. Harapan kita bisa melakukan pengurangan pengangguran 1 juta per tahun,” ujar Presiden SBY.Presiden menyinggung bahwa 6.6 juta tenaga kerja yang akan diserap oleh investasi BUMN dalam program P3EI akan sangat membantu.Terakhir adalah mengenai transportasi dan kemacetan di Jakarta.“Ini tugas berat untuk Pak Gubernur dan kita semua sebetulnya, kemacetan lalu lintas harus teratasi sebelum 2020,” Presiden memberikan targetnya.Walaupun begitu, Presiden mengingatkan, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo tidak perlu menunggu sampai tahun 2020, tahun 2014 harus sudah ada perubahan signifikan.Berdasarkan data yang dikumpulkan majalahdemokrat, Rapat Kerja P3EI membagi para perserta dalam beberapa kelompok diskusi. Tujuannya untuk membangun kesepahaman bersama pelaksanaan master plan yang pelaku utamanya adalah swasta. Sementara pemerintah berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator.
Diskusi juga bertujuan mengidentifikasi dan membahas berbagai usulan investasi swasta dan BUMN yang se- dang berjalan maupun sedang dalam perencanaan. Keseluruhannya berlokasi dalam enam koridor ekonomi. Diidentifikasi dan dibahas juga regulasi pusat dan daerah yang menghambat (bottlenecking) percepatan pelaksanaan kegiatan investasi.
Diidentifikasi pula dukungan konkrit BUMN baik yang berperan sebagai pendukung penguatan konektifitas (dukungan infrastruktur) maupun yang berperan sebagai investor di sektor ril. Selain itu diidentifikasi dukungan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur regional dan lokal pada masing-masing wilayah kerja dan pemberian kemudahan investasi yang kondusif bagi pelaku swasta.Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan koridor ekonomi. Ada tiga kelompok yang masing-masing membahas dua koridor.Kelompok I membahas koridor ekonomi Sumatera dan Jawa. Kelompok ini diketuai Menteri Perindustrian dengan Wakil Ketua Menteri PU, Menteri Pertanian, dan Menteri Kominfo. Kelompok II membahas koridor ekonomi Kalimantan dan Sulawesi. Ketuanya Menteri Keuangan dan Wakil Ketua Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan. Kelompok III membahas koridor ekonomi Bali-NTT dan Papua-Maluku. Kelompok III diketuai Menteri Perdagangan, sementara Wakil Ketua adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perhubungan.
Tema pembangunan masing-masing koridor disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing. Koridor Ekonomi Sumatera direncanakan menjadi sentra produksi, pengolahan hasil bumi, serta lumbung energi nasional. Koridor Ekonomi Jawa dijadikan pendorong industri dan jasa nasional. Koridor Ekonomi Kalimantan dijadikan pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, serta lumbung energi nasional. Koridor Ekonomi Bali-NTT ditetapkan sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Koridor ekonomi Sulawesi-Maluku Utara menjadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian perkebunan dan perikanan nasional. Sedangkan Koridor Ekonomi Papua-Maluku berdasar potensinya menjadi pengolahan sumber daya alam yang melimpah dan SDM yang sejahtera. (Didik L. Pambudi/presidensbyinfo)
