 |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Foto Abror Rizki |
“Pemerintah pusat, utamanya birokrasi, sering lambat dan bahkan tidak sejalan dengan sebuah rencana,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Raker P3EI) di Istana Bogor, Senin, 21 Februari pagi.
Presiden memberi contoh, misalnya sebuah rencana A yang diputuskan dalam sidang kabinet dan dimengerti oleh menteri. Namun ketika mengalir ke kementerian bersangkutan, berhenti tanpa berita karena didiskusikan kembali oleh eselon I atau II.
“Ini salah besar. Boleh diargumenkan, birokrasi, kalau itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang lainnya, bukan karena ‘ah saya tidak mau begitu maunya begini’,” kata Presiden.
Penyakit kedua, pemerintah daerah sering karena ada kepentingan sendiri tidak memperlancar dan cenderung menghambat.
“Kalau ada alasan yang masuk akal, ya boleh, tapi kalau pokoknya tidak, padahal itu investasi, menciptakan lapangan pekerjaan alias mengurangi pengangguran, menggerakkan ekonomi lokal, dan ini dan itu tapi berhenti di situ. Saya ingin tidak terjadi lagi,” Presiden menegaskan.
Hambatan ketiga, ketika investor ingkar janji atau gagal memenuhi komitmen dan rencananya.
“Ada jalan tol, ada ini-itu, ada perkebunan, tidak bergerak saja sudah diberikan haknya, tidak dijalankan, terkunci, rakyat tidak dapat apa-apa, daerah juga tidak dapat apa-apa, rencana meleset,” Presiden menuturkan.
“Keempat, sudah tahu ada regulasi yang menghambat dan bisa kita perbaiki tetapi tidak segera kita perbaiki,” ujar Presiden.
Penyakit terakhir, sering terjadi proses politik yang tidak sehat.
“Mari kita dengan jernih, demokrasi harus membawa amanah, politik kita harus menjadi solusi, dan tidak boleh politik diabdikan untuk kepentingan-kepentingan sempit yang mengunci segalanya karena yang kasihan, yang tidak dapat apa-apa adalah rakyat,” Presiden menutup penjelasan 5 hambatannya. (presidensbyinfo/dik)
